MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2O2O
TENTANG
TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN ATAU
PENGELUARAN SARANG BURUNG WALET KE DAN DARI DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang abahwa untuk mencegah masuk, menyebar, dan
keluarnya hama penyakit hewan karantina ke dalam
atau ke luar dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan memberikan perlindungan kesehatan,
dilakukan tindakan karantina hewan terhadap sarang
burung walet;
bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor
4llPermentan lOT.l4Ol3l2}l3 tentang Tindakan
Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau
Pengeluaran Sarang Walet ke dan dari Dalam wilayah
negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan
perkembangan ketentuan persyaratan dalam
pemasukan atau pengelu€rran sarang burung walet;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang
Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau
Pengeluaran Sarang Burung Walet ke dan dari Dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;b
CMengingat l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.-2-
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2Ol9 tentang
Karantina Hewan, Ikan dan T\rmbuhan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6411);
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan/
OT .OlO I 8 | 20 15 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 I
Permentan/ KR. 100/ 12 / 20 15 tentang Instalasi
Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2030);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 /
PERMENTANIKR.IOOI4I2OIS tentang Tindakan
Karantina Hewan di Luar Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 531);Menetapkan-J-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang
selanjutnya disebut Karantina adalah sistem
pencegahan masuk, keluar dan tersebamya hama dan
penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan
Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan
Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian
terhadap keamanan pangan dan mutu pangan,
keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa
Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis
Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta
T\rmbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke
dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain,
dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut
Tindakan Karantina adalah upaya yang dilakukan
untuk mencegah hama penyakit hewan karantina
masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah
negara Republik Indonesia.
3. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina
yang selanjutnya disebut Media pembawa adalah
hewan, produk hewan, dan/atau Media pembawa lain
yang dapat membawa Hama Penyakit Hewan
Karantina.MEMUTUSI(AN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN
KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN ATAU
PENGELUARAN SARANG BURUNG WALET KE DAN DARI
DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA.-4-
4. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang
selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan
Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang
dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau
menyebabkan kematian hewan, membahayakan
kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial,
ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan
internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di
dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
5. Sarang Burung Walet adalah sarang burung yang
sebagian besar berasal dari air liur burung walet
(Collocalia sp.) berfungsi untuk bersarang, bertelur,
menetaskan dan membesarkan anaknya.
6. Sarang Burung Walet Kotor lRaut Unclean) adalah
Sarang Burung Walet yang dipanen masih terdapat
bulu dan kotoran lainnya serta memerlukan proses
pembersihan lebih lanjut.
7. Sarang Burung Walet Bersih (Rau Cleanl adalah
Sarang Walet Kotor yang telah mengalami proses
pembersihan dari bulu dan kotoran lainnya.
8. Sarang Burung Walet Olahan adalah Sarang Burung
Walet yang telah mengalami proses pengolahan.
9. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah
pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan
penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara,
kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan
tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat
untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan Media
Pembawa.
1O. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media
Pembawa Sarang Burung Walet dari luar ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.-5-
BAB II
PERSYARATAN KARANTINA TERHADAP
PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN
SARANG BURUNG WALET
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Pemasukan dan Pengeluaran terdiri atas jenis Sarang
Burung Walet:
a. Bersih (Rara Cleanl; dan
b. Olahan.11. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media
Pembawa Sarang Burung Walet keluar dari Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemilik Media Pembawa Sarang Burung Walet yang
selanjutnya disebut Pemilik adalah setiap orang yang
memiliki Media Pembawa Sarang Burung Walet
dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan,
Pengeluaran, atau transit Media Pembawa Sarang
Burung Walet.
13. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang
diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.
14. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk
mewadahi dan/atau membungkus Media Pembawa
Sarang Burung Walet baik yang bersentuhan langsung
maupun tidak.
15. Tempat Pemrosesan Sarang Burung Walet yang
selanjutnya disebut Tempat Pemrosesan adalah
tempat untuk melakukan proses Sarang Burung Walet
mulai dari penerimaan Sarang Burung Walet yang
baru dipanen sampai siap untuk diekspor.
16. Registrasi adalah pendaftaran Tempat Pemrosesan
yang telah ditetapkan sebagai Instalasi Karantina
Hewan dan memenuhi persyaratan negara tujuan
untuk mendapatkan nomor registrasi.-6-
Bagian Kedua
Persyaratan Pemasukan
Pasal 3
Pemilik atau kuasanya yang memasukkan Sarang Burung
Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal;
b. memasukkan Sarang Burung Walet melalui tempat
Pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
dan
c. melaporkan dan menyerahkan Sarang Burung Walet
kepada Pejabat Karantina di tempat Pemasukan yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan
Tindakan Karantina.
Pasal 4
Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, menggunakan bahasa Inggris dan paling kurang
memuat pernyataan:
a. Sarang Burung Walet bebas dari HPHK;
b. Sarang Burung Walet memenuhi aspek keamanan
pangan;
c. jenis dan jumlah Sarang Burung Walet;
d. nama dan alamat pengirim dan penerima;
e. tempat Pengeluaran dan tanggal muat; dan
f. tempat Pemasukan.
Pasal 5
(1) Sarang Burung Walet memenuhi aspek keamanan
pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
tidak mengandung cemaran biologi, kimia, dan fisik
serta kadar air yang melebihi batas maksimum.-7-
(21 Ketentuan batas maksimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya untuk Sarang Burung Walet
Bersih.
(3) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
(1) Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, harus dikemas dalam
suatu Kemasan.
(21 Dikemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
harus dilakukan di negara asal dan Kemasan terbuat
dari bahan yang kuat dan aman.
(3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilengkapi dengan keterangan yang paling kurang
memuat:
a. jenis dan spesifikasi Sarang Burung Walet
(ukuran, k:ualitas I gradel;
b. berat bersih Saiang Burung Walet; dan
c. tanggal, bulan, dan tahun produksi.
(41 Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
bersentuhan langsung dengan Sarang Burung Walet
harus terbuat dari bahan yang memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Persyaratan Pengeluaran
Pasal 7
Pemilik atau kuasanya yang mengeluarkan Sarang burung
Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:-8-
a. melengkapisertifikatkesehatan;
b. mengeluarkan Sarang Burung Walet melalui tempat
Pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
dan
c. melaporkan dan menyerahkan Sarang Burung Walet
kepada Pejabat Karantina di tempat Pengeluaran yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan
Tindakan Karantina.
Pasal 8
(1) Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 yang dikeluarkan dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia harus dikemas dalam
suatu Kemasan yang terbuat dari bahan yang kuat
dan aman.
(21 Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi paling kurang dengan keterangan yang
memuat:
a. jenis dan spesifikasi Sarang Burung Walet
(ukuran, l*ralitas I gradel;
b. berat bersih Sarang Burung Walet; dan
c. tanggal, bulan, dan tahun produksi.
(3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
bersentuhan langsung dengan Sarang Burung Walet
harus terbuat dari bahan yang memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
(l) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dan Pasal 8, Pengeluaran Sarang Burung
Walet dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh negara tujuan.-9-
(21 Ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan negara
tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih
lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina
Pertanian.
Pasal 10
(1) Dalam hal pemenuhan persyaratan negara tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemilik
atau kuasanya melakukan Registrasi terhadap Tempat
Pemrosesan sebagai instalasi karantina ke Badan
Karantina Pertanian.
(21 Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara daring melalui aplikasi instalasi
karantina hewan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB III
TATA CARA TINDAKAN KARANTINA TERHADAP
PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN
SARANG BURUNG WALET
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1l
(1) Sarang Burung Walet yang dimasukkan ke dalam,
dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dikenakan Tindakan Karantina.
(21 Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina berupa
pemeriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan,
pemusnahan, dan/ atau Pembebasan.
(3) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang
Burung Walet dilakukan oleh Pejabat Karantina di
tempat Pemasukan atau Pengeluaran, baik di dalam
maupun di luar Instalasi Karantina.-10-
Pasal 12
Pemilik atau kuasanya menyampaikan laporan rencana
Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet paling
lambat I (satu) hari sebelum Pemasukan atau Pengeluaran.
Bagian Kedua
Tata Cara Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan
Sarang Burung Walet
Pasal 13
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat l2l, terdiri atas pemeriksaan:
a. dokumen;
b. fisik; dan
c. sanitasi.
(21 Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
a. kelengkapan;
b. kebenaran isi; dan
c. keabsahan.
Pasal 14
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3 ayat (2)
huruf a, terbukti Sarang Burung Walet tidak
dilengkapi sertifi kat kesehatan, dilakukan penolakan.
(21 Sarang Burung Walet yang dikenakan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
penahanan apabila:
a. setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap
Sarang Burung Walet dan diduga tidak berpotensi
membawa dan menyebarkan HPHK;
b. bukan berasal dari negara yang dilarang
Pemasukannya; dan-11-
c. Pemilik atau kuasanya menjamin dapat
melengkapi sertifrkat kesehatan paling lama
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
(3) Tenggat waktu 3 (tiga) hari keda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, bukan memberikan
kesempatan kepada Pemilik atau kuasanya untuk
membuat sertifikat kesehatan dari negara asal.
(4) Dalam hal tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) telah berakhir dan Pemilik atau kuasanya
tidak dapat melengkapi sertifikat kesehatan, dilakukan
penolakan.
Pasal 15
(1) Pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan
untuk mengetahui kesesuaian antara data yang
tercantum dalam sertifikat kesehatan dengan lisik
Sarang Burung Walet.
(21 Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa kesesuaian jenis dan jumlah Sarang Burung
Walet.
(3) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak sesuai antara
data yang tercantum dalam sertifikat kesehatan
dengan fisik Sarang Burung Walet, dilakukan
penolakan.
Pasal 16
(1) Pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan
untuk membuktikan keabsahan sertifikat kesehatan.
(21 Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dianggap sah apabila:
a. berupa dokumen asli;
b. paling kurang menggunakan bahasa Inggris;-12-
c. diterbitkan oleh pejabat berwenang;
d. menggunakan kop surat resmi;
e. dibubuhi tanda tangan, nama serta jabatan;
f. dibubuhi stempel;
C. diberi nomor; dan
h. mencantumkan tempat dan tanggal penerbitan
sertilikat kesehatan.
(3) Dalam hal sertifikat kesehatan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan penolakan.
Pasal 17
(1) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a dapat berupa sertilikat elektronik
apabila telah ada kesepakatan dengan negara asal.
(21 Penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang informasi
dan transaksi elektronik.
Pasal 18
Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terbukti lengkap, benar
dan sah dilakukan pemeriksaan fisik.
Pasal 19
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terbukti:
a. Sarang Burung Walet Kotor; dan/atau
b. Kemasan tidak utuh,
dilakukan penolakan.
(21 Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terbukti:
a. bukan jenis Sarang Burung Walet Kotor; dan
b. Kemasan utuh,
dilakukan pemeriksaan sanitasi.- 13-
Pasal 20
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) huruf c, terbukti:
a. terjadi perubahan sifat;
b. terkontaminasi;
c. membahayakan kesehatan hewan; dan/ atau
d. membahayakan kesehatanmanusia,
dilakukan penolakan.
(21 Dalam hal hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) huruf c terbukti:
a. tidak terjadi perubahan sifat;
b. tidakterkontaminasi;
c. tidak membahayakan kesehatan hewan; dan
d. tidak membahayakan kesehatan manusia,
dilakukan pembebasan.
Pasal 2 1
(1) Sarang Burung Walet yang dikenakan penolakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),
Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3),
Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (1) harus segera
dibawa keluar dari dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dalam batas waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja dan dituangkan dalam Berita Acara
Penolakan.
l2l Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dapat diperpanjang, apabila Pemilik atau kuasanya:
a. belum dapat menyediakan alat angkut; dan/atau
b. belum menyelesaikan kewajiban lainnya sesuai
peraturan perundangan di bidang kepabeanan.
(3) Pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus mempertimbangkan tingkat risiko masuk dan
menyebarnya HPHK.-14-
(4) Dalam hal dilakukan penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), Pemilik atau kuasanya tidak
berhak menuntut ganti rugi.
(5) Segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan
penolakan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik
atau kuasanya.
(6) Dalam hal tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), Sarang Burung Walet belum dikeluarkan dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dilakukan pemusnahan.
Pasal 22
(l) Sarang Burung Walet yang dikenakan penahanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), harus
berada di bawah pengawasan Pejabat Karantina.
(21 Segala hal yang diperlukan selama masa penahanan
menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik atau
kuasanya.
Ketentuan mengenaiPasal 23
perlakuan sebagaimana
dalam Pasal 11 ayat
perundang-undangan.(2) sesuai ketentuandimaksud
peraturan
Pasal 24
(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l
ayat (6) dituangkan dalam berita acara pemusnahan
dan dilaksanakan oleh Pejabat Karantina, disaksikan
petugas kepolisian Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta petugas dari instansi lain yang terkait.
(21 Dalam hal dilakukan pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (f), Pemilik atau kuasanya tidak
berhak menuntut ganti rugi apapun.-15-
(3) Segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan
pemusnahan menjadi beban dan tanggung jawab
Pemilik atau kuasanya.
Pasal 25
(1) Sarang Burung Walet yang dikenakan pembebasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (21
diterbitkan Sertifi kat Pelepasan.
(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Pemilik atau kuasanya
menyelesaikan kewajiban pembayaran pungutan jasa
karantina yang merupakan penerimaan negara bukan
pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Tindakan Karantina Terhadap Pengeluaran
Sarang Burung Walet
Pasal 26
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2\, terdiri atas pemeriksaan:
a. fisik; dan
b. sanitasi.
(21 Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan pemeriksaan terhadap
pemenuhan persyaratan negara tujuan, apabila negara
tuj uan mempersyaratkan.
Pasal 27
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan ftsik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terbukti:
a. ditemukan Sarang Burung Walet Kotor;
b. tidak sesuai jenis dan jumlah; dan/atau
c. Kemasan tidak utuh,
dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada
Pemilik.-16-
l2l Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terbukti:
a. bukan jenis Sarang Burung Walet Kotor;
b. sesuai jenis dan jumlah; dan
c. Kemasan utuh,
dilakukan pemeriksaan sanitasi.
Pasal 28
(1) Dalam hat hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terbukli:
a. terjadi perubahan sifat;
b. terkontaminasi;
c. membahayakan kesehatan hewan; dan/atau
d. membahayakankesehatanmanusia,
dilakukan penolakan.
(21 Dalam hal hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terbukti
tidak:
a. terjadi perubahan sifat;
b. terkontaminasi;
c. membahayakan kesehatan hewan; dan
d. membahayakan kesehatan manusia,
dilakukan pembebasan.
Pasal 29
Dalam hal pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan
negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat l2l, terbukti:
a. persyaratan negara tujuat tidak terpenuhi dilakukan
penolakan; atau
b. persyaratan negara tujuan terpenuhi dilakukan
pembebasan.-t7 -
Pasal 3O
(1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (21 atau Pasal 29 huruf b dilakukan dengan
menerbitkan sertifikat kesehatan.
(21 Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Pemilik atau kuasanya
menyelesaikan kewajiban pembayaran pungutan jasa
karantina yang merupakan penerimaan negara bukan
pajak sesuai peraturan perundangan.
Bagian Keempat
Tindakan Karantina Terhadap Sarang Burung Walet
Berupa Barang Bawaan Penumpang
Pasal 31
(1) Pemasukan Sarang Burung Walet sebagai barang
bawaan untuk keperluan sendiri hanya dapat berupa:
a. Sarang Burung Walet Bersih; atau
b. Sarang Burung Walet Olahan.
(2) Keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuktikan dengan surat pemyataan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemasukan Sarang Burung Walet Bersih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a maksimal 250 gram
per penumpang.
Bagian Kelima
Tata Cara Tindakan Karantina
Terhadap Pemasukan Kembali Sarang Burung Walet
Yang Ditolak Oleh Negara T\rjuan
Pasal 32
(1) Pemasukan kembali Sarang Burung Walet yang ditolak
negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan
karantina, persyaratan yang ditetapkan oleh negara- 18-
tujuan, kontaminasi HPHK dan/atau alasan lain
dilakukan Tindakan Karantina sesuai ketentuan
tentang Pemasukan.
(21 Pemasukan kembali Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai
surat keterangan penolakan dari negara tujuan yang
menerangkan alasan Penolakan.
(3) Sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Pejabat
Karantina pada waktu Pengeluaran Sarang Burung
Walet dapat diberlakukan sebagai sertifikat kesehatan
untuk Pemasukan kembali.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4l lPermentan I
OT.|4Ol3l2Ol3 tentang Tindakan Karantina Hewan
terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet ke
dan dari Dalam wilayah negara Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6O7),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri
diundangkan.Pasal 34
ini mulai berlaku pada tanggal- 19-
Agar setiap orang mengetahuinya, me merintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Sepre$er 2020
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
SYAHRUL LIMPO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LIK INDONESIA,
WIDO
BERITAA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN-2020 NoMoR 1137-20-
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERIANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG TINDAKAN KARANTINA
HEWAN TERHADAP PEMASUKAN
ATAU PENGELUARAN SARANG
BURUNG WALE"T KE DAN DARI
DALAM WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
NO JENIS PENGUJIAN METODEBATAS
MAKSIMUM
1Biologi
Total Mikroba Total Plate Count
(rPC)1 x 106cfu/g
Staphglococans aureus Kultur 1 X 1O2 cfu/g
Koliform Most Probable
Number (MPN) atau
kultur< 3 MPN/g atau
I X 10zcfu/g
Escheichia coli Most Probable
Number (MPN) atau
kultur< 3 MPN/g atau
1 X 10t cfu/g
Salmonella sp. Kultur Negatif/25 g
Auian Influenza (AI) Reuerse
Transciptase -
Polymerase Chain
Reaction (RT- PCR)Negatif
listeria sp. Kultur Negatif/25 grBATAS MAKSIMUM KANDUNGAN CEMARAN
BIOLOGI, KIMIA, DAN FISIK SERTA KADAR AIR SARANG BURUNG WALET
BERSIH-21-
Kapang dan Khamir Total Plate Count
(TPC) Yeast and
mold1 X lot cfu/g
2Kimia
Kadar Nitrit Spektrofotometi W-
Yis80 mg/kg
3Fisik (antara lain bulu, logam,
kayu, pasir)Visual Negatif
4Kadar air Moisture Analgzer l8o/o
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDO
SYAHRUL YASIN LIMPO